Antara Teknologi dan Keyakinan
Aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya telah menjadi fenomena global dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, kripto menarik perhatian jutaan investor muda karena dianggap sebagai instrumen investasi masa depan. Namun, pada akhir 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar haram dalam Islam. Fatwa ini masih menimbulkan pro dan kontra hingga tahun 2025, memunculkan perdebatan antara inovasi teknologi dan prinsip-prinsip syariah.
1. Isi dan Dasar Fatwa MUI
Fatwa MUI No. 47 Tahun 2021 menyatakan bahwa:
-
Aset kripto haram sebagai mata uang karena mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan tidak memiliki nilai riil yang sah sebagai alat tukar menurut syariah.
-
Namun, kripto diperbolehkan sebagai aset digital investasi jika memenuhi syarat: tidak spekulatif, memiliki underlying asset, dan digunakan secara syariah.
Landasan Hukum:
Fatwa ini merujuk pada prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta, mencegah kerugian, dan melindungi umat dari ketidakjelasan atau kerugian ekstrem dalam bertransaksi.
2. Respons Pelaku Pasar dan Investor
Fatwa tersebut langsung memicu respons dari berbagai kalangan:
-
Investor muda merasa cemas karena khawatir terlibat dalam transaksi haram.
-
Pelaku usaha kripto menyayangkan keputusan MUI yang dinilai bisa menghambat pertumbuhan industri digital nasional.
-
Regulator seperti Bappebti tetap mengakui kripto sebagai komoditas legal, bukan sebagai alat tukar, sehingga memperbolehkan perdagangan aset digital di Indonesia.
Data 2024:
Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai lebih dari 18 juta, dengan nilai transaksi bulanan mencapai Rp85 triliun. Ini menunjukkan antusiasme tinggi meski ada fatwa.
3. Perbedaan Pandangan Antar Ulama
Tak semua ulama sepakat dengan fatwa haram. Sejumlah akademisi dan praktisi ekonomi syariah menyampaikan pandangan berbeda:
-
Kripto dianggap sah sebagai komoditas atau aset digital, bukan mata uang.
-
Transaksi yang dilakukan secara transparan, adil, dan memiliki nilai ekonomi bisa dianggap halal, dengan analogi seperti investasi saham atau emas.
Pendapat Alternatif:
Ulama dari Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab menyatakan kripto halal selama tidak digunakan untuk spekulasi dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam.
4. Potensi Solusi: Kripto Syariah
Beberapa startup dan pelaku bisnis mencoba mengembangkan ekosistem kripto syariah. Tujuannya adalah menghadirkan aset digital yang:
-
Memiliki underlying asset seperti emas atau properti.
-
Diawasi oleh dewan pengawas syariah.
-
Menyediakan whitepaper dan roadmap yang transparan.
Contoh inisiatif di Indonesia:
-
Pengembangan “gold-backed crypto token” berbasis emas fisik yang tersimpan di lembaga terpercaya.
-
Bursa kripto syariah yang menghindari leverage, margin, dan short selling.
5. Dampak Fatwa terhadap Regulasi dan Edukasi
Meskipun fatwa MUI tidak bersifat mengikat secara hukum negara, ia memiliki pengaruh besar dalam keputusan individu Muslim di Indonesia. Hal ini mendorong:
-
Meningkatnya kebutuhan edukasi publik tentang investasi halal.
-
Tekanan terhadap regulator dan pelaku industri untuk menyesuaikan produk mereka agar lebih sesuai prinsip syariah.
-
Tumbuhnya permintaan akan sertifikasi halal untuk aset dan platform investasi digital.
6. Konteks Global: Negara Muslim Lain dan Kripto
Indonesia bukan satu-satunya negara dengan pendekatan syariah terhadap kripto:
-
Malaysia: Melalui Securities Commission, mengizinkan perdagangan kripto dalam koridor syariah dengan pengawasan ketat.
-
Arab Saudi dan Kuwait: Masih melarang kripto sebagai mata uang tetapi membuka ruang diskusi untuk aset digital.
-
Turki dan UEA: Cenderung terbuka dengan regulasi berbasis teknologi blockchain.
Hal ini menunjukkan bahwa fatwa atau regulasi kripto di dunia Islam sangat dipengaruhi oleh interpretasi lokal terhadap prinsip syariah dan dinamika politik-ekonomi.
7. Edukasi Syariah Digital Jadi Kebutuhan Mendesak
Perdebatan tentang halal-haram aset kripto mencerminkan kebutuhan besar akan literasi ekonomi syariah digital. Banyak investor Muslim masih belum memahami:
-
Perbedaan antara investasi dan spekulasi.
-
Prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan aset.
-
Cara mengevaluasi platform investasi berbasis teknologi.
Solusi yang diusulkan:
-
Kolaborasi antara MUI, Bappebti, dan pelaku industri untuk membangun ekosistem edukasi terpadu.
-
Sertifikasi syariah untuk token, platform, dan instrumen berbasis blockchain.
Kesimpulan: Jalan Tengah Masih Terbuka
Kontroversi fatwa haram terhadap aset kripto menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara agama dan inovasi teknologi. Meskipun MUI telah memberikan panduan, perdebatan ini seharusnya tidak mematikan inovasi. Justru, ia membuka peluang untuk membangun sistem keuangan digital yang beretika, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Bagi umat Muslim di Indonesia, tantangan terbesarnya bukan hanya mengikuti fatwa, tetapi juga memperdalam pemahaman agar dapat mengambil keputusan finansial yang bijak, bertanggung jawab, dan tetap berpihak pada prinsip syariah.
Jangan lupa membaca artikel viral lainya.
